KPU Butuh Publikasi, Panwaslu Sering Dapat Tundingan
Pariaman--Wartawan dan media massa, sepertinya orang dan institusi yang amat sangat di butuhkan dalam hal sosialisasi Pilkada serentak saat ini oleh lembaga penyelenggaran; KPU dan Panwaslu.
Pengakuan demikian dikemukakan Ketua KPU Kota Pariaman, Boedi Satria dan Ketua Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman, Syaiful Al-Islami, Rabu lalu saat bertandang ke Kantor PWI daerah itu, dalam waktu yang berbeda.
Dalam diskusi yang dipimpin Ketua PWI Ikhlas Bakri, Ketua KPU Boedi Satria memaparkan kesiapannya menyelenggarakan Pilkada untuk memilih pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, 9 Desember mendatang. Saat ini sedang berlangsung bimbingan teknis (Bimtek) terhadap 71 Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta pelipatan dan pengepakan surat suara.
Boedi yang didampingi Komisioner Alfiandri Zaharmi menyebutkan, calon pemilih di Kota Pariaman berjumlah 59.057 orang. Mereka akan menyalurkan hak pilihnya pada 155 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 55 desa dan 16 kelurahan.
"Kami mengharapkan partisipasi pemilih di atas 80 persen dari total calon pemilih tetap yang terdaftar. Sebab, waktu Pemilu legislatif 2014 partisipasi pemilih 73 persen," ujar Boedi.
Alfiandri menambahkan, pihaknya sangat membutuhkan dukungan para wartawan guna menyukseskan Pilkada. Untuk itu, pihaknya menyediakan ruangan khusus berupa media center di gedung KPU yang berlokasi di Desa Air Santok, Pariaman Timur, dengan fasilitas wifi.id.
Ia menyebutkan, melalui kegiatan pertemuan dengan insan pers (media gathering) ini dapat tersosialisasi tahapan Pilkada di Kota Pariaman. Media gathering ini akan dilakukan tiga kali lagi menjelang Pilkada 9 Desember nanti.
Proses laporan pelanggaran tahapan Pilkada Padang Pariaman
Setelah KPU Kota Pariaman pamit, datang Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman. Mereka terdiri dari Ketua; Syaiful Al-Islami, dua anggota; Netti Nerawati dan Betri Murdiana serta Sekretaris; Riky Falantino.
Berbicara secara bergantian dengan Netti dan Betri, mereka memaparkan kegiatan panwaslu sejak tahapan Pilkada dimulai, Mei lalu. Di antaranya memproses empat pengaduan atas adanya pelanggaran dalam tahapan pilkada. Yakni laporan tentang rekruitmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh KPU, laporan Yobana Samial, laporan Damsuar dan laporan Alfadilla Hasan. Pihaknya juga ikut aktif mengawasi surat suara sejak dari percetakan hingga distribusi ke TPS serta melakukan penertiban alat peraga kampanye.
Syaiful menyebutkan, berbagai isu berkembang di tengah masyarakat terkait Pilkada berujung laporan yang ditangani oleh Panwaslu. Kemudian kadang hanya sekedar laporan lisan saja ke Panwaslu.
"Umumnya karena ada ketakutan masyarakat untuk menjadi saksi. Kemudian juga karena alasan hubungan emosional dengan orang yang dilaporkan. Tentu kami Panwaslu tidak bisa memprosesnya, lantaran syarat formil dan materil musti terpenuhi sebelum dilakukan proses tindak-lanjut," ungkapnya.
Syaiful tak menapik banyaknya timbul tudingan dari berbagai pihak, bahwa Panwaslu Padang Pariaman tidak peka pada laporan masyarakat.
Ketua PWI Pariaman Ikhlas Bakri menyambut baik pertemuan dengan KPU Kota Pariaman dan Panwaslu Padang Pariaman tersebut. Menurut dia, antara Panwaslu dan wartawan saling membutuhkan. Panwaslu perlu publikasi, sedangkan wartawan perlu narasumber untuk bahan beritanya.
"Dalam bahasa biologinya; simbiosis mutualisme atau kerjasama yang saling menguntungkan. Kita berharap pertemuan pertama ini bukan yang terakhir," sebut Ikhlas.
Ikhlas menghimbau wartawan, untuk menjaga keindependenannya dalam sebuah publikasi. Apalagi untuk Pilkada, yang dinilai sensitif yang banyak memicu konflik, baik di masyarakat maupun antar lembaga. (501)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar