Proyek Nasional Semakin Berkembang, Pejabat Kurang Peka
Padang Pariaman--Ketua Kerapatan Ada Nagari (KAN) Lubuk Alung; Suharman Datuak Pado Basa melihat semakin pesatnya pembangunan berskala nasional di Padang Pariaman, tidak terlepas dari kehebatan dan kepintaran seorang Bupati Ali Mukhni.
"Dia seorang pemimpin yang tidak sekedar banyak ngomong. Tetapi dibuktikan kepada masyarakat banyak. Seiring dengan pindahnya ibukota kabupaten (IKK) dari Kota Pariaman ke Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung terasa sekali meningkat dan berpacunya pembangunan di segala bidang," ujar Datuak Pado Basa.
Namun, katanya lagi, sebagai manusia tentu tidak akan terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Sebagai bupati yang dipilih langsung pada 2010 lalu, Ali Mukhni juga punya kekurangan dan kelemahan. Tetapi, bila dibandingkan kelemahan itu dengan hasil kerja yang dilakukannya, cukup banyak kerja yang berhasil untuk kesejahteraan masyarakat.
"Kita melihat, pejabat di lingkungannya yang kurang peka. Sebagai pejabat yang dilantik bupati, tentu mereka harus peka dan paham apa yang dilakukan induk semangnya. Itu seharusnya yang dilakukan oleh para pejabat, sehingga saling mendukung dan menopang dari kemajuan yang diinginkan Bupati Ali Mukhni tersebut. Itu yang menjadi kelemahan oleh Ali Mukhni yang saya lihat," ujarnya.
Menurut dia, kepada niniak mamak para pejabat pemerintah itu bagaikan; kandak basa hormat kurang. Misalnya bidang pembangunan yang terletak diatas pusako niniak mamak. Namun, para pemangku adat dalam nagari dan korong tidak atau kurang di perhatikan oleh pemerintah.
Sesuai aturan adat yang berlaku, niniak mamak diajuang tinggi, diamba gadang. Hal itu bukan sekedar ucapan belaka. Hukum adat dan hukum pemerintah harus saling bersinergi, dan saling kerjasama yang baik. Kedepan, 45 KAN di Padang Pariaman mohon di perhatikan. Bukan orang perorang, tapi lembaga atau institusi niniak mamak itu sendiri.
Bupati Ali Mukhni bertanggungjawab penuh untuk menjelaskan, antara nagari dan pemerintahan nagari kepada semua masyarakat. Ini harus dipertegas, agar tidak salah sebut, dan salah tindakan, sehingga merusak tatanan adat itu sendiri. Pemerintahan nagari saat ini telah 60 lembaga. Sedangkan KAN-nya tetap 45. Dan ini tidak boleh dimekarkan, seperti pemekaran pemeritahan nagari yang sudah terjadi.
"Kita di rantau ini memakai carano yang dilingkari oleh arai pinang. Beda halnya dengan carano yang ditemukan di darek. Artinya apa? Adat salingka nagari berlaku, dan menjadi pegangan dalam melakukan berbagai hal ditengah masyarakat nagari. Tentunya, agar tidak tumpang-tindih antara pemerintahan dengan nagari, perlu ketegasan dari seorang Bupati Ali Mukhni selaku kepala daerah," tegas Datuak Pado Basa.
Datuak Pado Basa memandang, bila kekuatan ini dikembalikan, maka pembangunan Padang Pariaman bisa disejalankan antara fisik dengan sumber daya manusianya. Disinilah pentingnya Bupati Ali Mukhni menempatkan para pemangku kepentingan, kepada orang-orang yang pas untuk itu. (damanhuri)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar