wartawan singgalang

Senin, 21 September 2015

Jangan Adalagi Masyarakat yang Tidur dalam Rumah Beralaskan Tanah dan Dinding Treval

Jangan Adalagi Masyarakat yang Tidur dalam Rumah Beralaskan Tanah dan Dinding Treval

Padang Pariaman--Potensi dana zakat dari masyarakat Padang Pariaman setiap tahunnya berkisar sekitar Rp100 miliar. Namun, anggaran sebanyak itu belum tergarap secara maksimal untuk mengembangkan ekonomi masyarakat miskin yang juga sebagai mustahik.
    Berangkat dari realita demikian, Suhatri Bur yang mantan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Padang Pariaman ingin hal itu dikembangkan dengan sebaik-baiknya, untuk kesejahteraan masyarakat yang sampai saat ini masih dalam kategori miskin.
    Suhatri Bur memantapkan langkahnya maju ke depan. Dia ikut dalam pusaran politik praktis Pilkada Padang Pariaman, maju menjadi calon wakil bupati mendampingi calon incumbent; Ali Mukhni, dan ditetapkan sebagai calon kepala daerah dengan nomor urut satu, berangkat lewat Partai Golkar, Demokrat, PKB, PAN, PKS, Gerindra, dan PPP. "Kita optimis, Padang Pariaman lima tahun mendatang bisa lebih maju lagi, karena sudah berjalannya sejumlah program oleh kepala daerah saat ini, terutama yang dikelola Baznas. Apalagi, daerah ini baru saja terlepas dari status daerah tertinggal," ungkap Suhatri Bur.
    Bagi Suhatri Bur yang saat ini juga sebagai Ketua DPD Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Padang Pariaman, tidak ingin lagi adanya masyarakat yang mendiami rumah beralaskan tanah dan berdinding traval. "Saat ini kondisi itu masih ada, dan telah dimasukkan ke dalam program Padang Pariaman Sejahtera di Baznas," sebutnya.
    "Padang Pariaman sebagai daerah yang kuat dengan tradisi adat dan agama ini, harus ada aturan yang kuat untuk mengatur hiburan malam dan orgen tunggal. Ke depan, orgen tunggal yang memekakkan telinga tengah malam tidak adalagi. Perlu dibuat dan ditegakan kearifan lokal, sehingga masyarakat merasa nyaman dan tenang dalam istirahat malamnya," kata dia.
    Suhatri Bur yang pernah jadi anggota dan Ketua KPU Padang Pariaman (2003-2013) ini memulai pendidikannya; SDN 1 Pakandangan 1984, SMP N Pakandangan 1987, SMA N Lubuk Alung 1990, Sarjana Ekonomi Unand Padang 1996, Pasca Sarjana 2010. Pendidikan informal yang pernah di tempuhnya; Pesantren Darul Ikhlas Lubuak Tajun, Pakandangan 1983 – 1987. Suami Yusrita, yang juga seorang PNS di SMP Pakandangan ini, juga banyak bergelud di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan.
    Mulai dari Ketua DPP LPM Padang Pariaman 2008 – 2014 dan 2015-2020, Ketua FKMD Padang Pariaman 2013 – 2018, Wakil Ketua DPP LPM Provinsi Sumatera Barat 2013 – 2018, Ketua Komite SMKN Enam Lingkung 2013 – 2018, Sekretaris Karang Taruna Padang Pariaman 2007 – 2012, Wakil Ketua Kombat Sena Sumatera Barat 2013 – 2018, Anggota Bamus Nagari Pakandangan 2003 – 2008 dan 2008-2014, Ketua Bamus    Nagari Pakandangan 2014 – 2020, Wakil Ketua 1 KONI Padang Pariaman    2012 – 2017.
    Selanjutnya, Ketua KNPI Kecamatan Enam Lingkung 2004 – 2012, Sekretaris Forum Komite Sekolah Enam Lingkung 2013 – 2018, Ketua Harian PBVSI Padang Pariaman 2014 – 2018, Bendahara PC Nahdlatul Ulama Padang Pariaman 2004 – 2008, Wakil Ketua Ormas Nasional Demokrat Padang Pariaman 2004 – 2008.
    Suhatri Bur yang lahir 11 Oktober 1970 di Pakandangan, dan telah di karunia empat orang putra-putri ini juga pernah melakukan sejumlah pekerjaan dan profesi. Mulai dari PT Yakult Indonesia Persada 1998 – 1999, Koordinator Marketing Harian Indonesia Express 1999 – 2000, Tenaga Lapangan Dikmas Pendidikan Masyarakat 2000–2003, Manager Program Ketahanan Pangan (PKP) 2001 – 2002.
    Atas kesuksesannya melakukan Pemilu, Pileg dan Pilkada di Padang Pariaman, Suhatri Bur dapat penghargaan dan apresiasi dari KPU Pusat. "Pikiran ini tenang, manakala pekerjaan dilakukan dengan baik dan benar, selesai dengan membuahkan hasil yang maksimal. Soal gejolak atau ketidak-puasan dari pekerjaan yang kita lakukan, tentu hal yang biasa. Namun, hasilnya harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," kata dia.
    "Yang namanya Pemilu, Pileg, Pilpres, dan Pilkada jelas anggota dan pimpinan KPU berhadapan dengan kepentingan banyak orang. Banyak tekanan dan intervensi yang kita hadapi. Namun, semua itu adalah bumbu dan dinamika yang harus dilalui dengan cantik dan manis, tanpa ada peraturan yang kita langgar. Untuk ini, dalam Pilkada serentak yang dilakukan tahun ini, kita ingin pihak penyelenggara mampu melakukannya dengan baik, sesuai aturan main yang berlaku," katanya. (501)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar