Kesalahan Rekrutmen Pengawas TPS Bakal Mengurangi Partisipasi Pemilih

Kesalahan Rekrutmen Pengawas TPS Bakal Mengurangi Partisipasi Pemilih

Padang Pariaman--Kurang dari sepekan lagi, masyarakat Padang Pariaman dan Sumatera Barat menggelar Pilkada. Partisipasi permilih setiap momen Pilkada dan Pemilu jadi catatan tersendiri, karena selalu menurun, meskipun anggaran sosialisasinya selalu ditingkatkan.
    Ada satu hal lagi yang membuat berkurangnya jumlah pemilih; rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dinilai tidak tepat sasaran, alias tidak menempatkan orang yang punya hak pilih pada TPS setempat. Seperti seseorang Pengawas TPS di salah satu TPS di nagari A, tetapi dia punya hak pilih di salah satu TPS di nagari B.
    "Ini tentunya ranah Panwaslu Padang Pariaman. Namun, selaku KPU yang menggelar Pilkada, saya kawatir hal yang seperti itu akan berdampak pada berkurangnya partisipasi pemilih," kata Vifner, Ketua KPU Padang Pariaman.
    Bayangkan! Pengawas TPS harus hadir pada saat petugas KPPS akan memulai. "Logikanya, dia akan lebih memilih mengawas, karena itu akan dapat uang, ketimbang memilih yang sama sekali tak dapat uang. Namun, sekali lagi itu ranahnya Panwaslu," ujar dia.
    Ketua KPU Vifner mengatakan, kerja keras pihaknya untuk mencapai target 78 persen partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak pekan depan juga dipengaruhi segmentasi pemilih. Salah satunya pemilih pemula yang mencapai 7.900 di daerah ini.
    Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman menjadi pengalaman pertama bagi pemilih pemula yang telah berumur 17 tahun. Katanya, dengan minim pengalaman, pemilih pemula perlu dipandu atau diberikan sosialisasi tentang Pilkada.
    "Sosialisasi Pilkada terhadap siswa yang telah punya hak pilih, terus kita lakukan," kata dia. Belum adanya pengalaman serta pemahaman mereka tentang urgennya Pilkada ini, terkadang membuat sebahagian mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Menimbulkan pemahaman pentingnya Pilkada dan rasionalisasi dalam menentukan pilihan.
    Vifner menjelaskan demikian, saat melakukan sosialiasi Pilkada serentak di SMA N 1 Enam Lingkung yang menggelar acara itu bersama Forum Masyarakat Peduli Sumatera Barat, Sabtu lalu.
    Sebelumnya, kata Vifner, KPU Padang Pariaman melakukan sosialisasi Pilkada ke seluruh sekolah SMA, SMK dan MA. "Mengambil jam Kultum dan menjadi pembina upacara, merupakan bagian penting sekalian dalam sosialiasi Pilkada kepada pemilih pemula disampaikan oleh penyelenggara," ungkap Vifner.
    Ketua Panwascam Kecamatan Lubuk Alung Ilhamsyah bersama anggotanya Yardi, mengakui ada segelintir Pengawas TPS yang beda tempat tugasnya dengan TPS tempat dia memilih. "Hanya sedikit persentasenya dari 95 Pengawas TPS yang kami rekrut. Itupun telah diantisipasi, dan dipastikan mereka tidak akan golput dalam Pilkada," ungkap mereka.
    "Meskipun tidak ada petunjuk tekhnis tertulis soal itu, kita telah mengantisipasinya dengan baik," ujar mereka lagi.
    Komesioner Panwaslu Padang Pariaman, Netti Nerawati menilai rekrut Pengawas TPS yang dilakukan Panwascam telah sesuai aturan main yang berlaku. "Insya Allah, adanya sebagian kecil kasus seperti itu tidak akan mengurangi partisipasi pemilih, khusus di kalangan internal Panwaslu itu sendiri," tegas dia.
    Netti Nerawi mengaku pihaknya tidak menurunkan surat edaran tertulis, terkait kebijakan demikian. "Secara tertulis tidak kami buat. Tetapi secara lisan, telah kami sampaikan, bahwa Pengawas TPS wajib bertugas sejak pagi di TPS, dan wajib pula melakukan pencoblosan, sebagai warga masyarakat yang telah punya hak pilih," ungkapnya. (501)

AM - SB Ingi Jujur dan Merakyat, Al - Yuda Pastikan Tidak Ada Pejabat yang Masuk Penjara

Debat Publik Cabub dan Cawabup Padang Pariaman
AM - SB Ingi Jujur dan Merakyat, Al - Yuda Pastikan Tidak Ada Pejabat yang Masuk Penjara

Parit Malintang--Mungkin karena dua pasang calon yang akan berlaga pada, Rabu 9 Desember mendatang di Kabupaten Padang, KPU lebih mudah mengatur jalannya debat publik, Sabtu (28/11) malam di Aula IKK Parit Malintang.
    Sejak dari awal keberangkatan pasangan calon menuju IKK, tempat berlangsungnya debat yang dipandu Yuliandre Darwis itu, kedua pasangan calon telah diatur sedemikian rupa, agar tidak terjadi bentrok. Hanya saja, dalam debat terjadi sedikit pukulan yang tentunya dirasakan para kandidat bupati dan wakil bupati lima tahun mendatang tersebut.
    Seperti pasangan nomor urut satu, Ali Mukhni - Suhatri Bur (AM - SB) bersama tim pendukungnya datang dari arah Padang, bibawah pengawalan aparat keamanan. Sedangkan pasangan nomor urut dua Alfikri Mukhlis - Yulius Danil (Al - Yuda) dengan pasukannya datang dari arah Bukittinggi, juga dikawal oleh aparat Polres Padang Pariaman.
    Setiba di IKK, pasangan satu diarahkan ke jalur kanan, dan pasangan dua ke jalur kiri, sampai ke dalam ruangan yang hanya setiap pasangan dibolehkan memasukkan 75 orang tim pendukung. Debat publik yang mengusung tema; tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum itu berlangsung meriah dan sengit.
    Dalam penyampaian visi misi kedua calon tersebut, masih terlihat sama rancak dan mantap, yakni sama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman. Yuliandre Darwis, selaku pemandu sekaligus panelis terhadap dua pasangan calon itu, sempat keringat dingin untuk menenangkan suasana dari kedua tim pendukung yang tentunya sangat antusias memberikan aplus dan tepuk tangan, plus mengacungkan satu dan dua jari tangan, sesuai nomor urut pasangan yang jadi jagoannya.
    Namun, ketika masing-masing kandidat diminta saling bertanya, maka di sinilah nampak adanya ketegangan. Seperti pasangan nomor urut dua, Yulius Danil bertanya pada pasangan nomor urut satu, tentang berturut-turutnya Padang Pariaman dapat WTP dalam soal pengelolaan keuangan daerah, tetapi kok semakin banyak pejabat yang nginap di penjara.
    Ali Mukhni menjawab, persoalan pengelolaan pemerintahan yang dilakukannya selama lima tahun, adalah murni penilaian BPK RI Perwakilan Sumbar. "Soal masuk penjara, tentu hal demikian terpulang pada person masing-masing pejabat. Pejabat yang masuk penjara itu tidak hanya di daerah ini. Malah di tingkat nasional sana juga banyak. Dan itu bukan pemerintahannya yang salah. Melainkan, tambah nampak kepedulian pemerintah itu dalam soal penegakkan hukum di negeri ini," kata Ali Mukhni.
    Di akhir acara, untuk waktu satu setengah menit masing-masingnya, Ali Mukhni ingin mewujudkan pemerintahan yang jujur, bersih dan merakyat. Melanjutnya semua agenda yang masih terbengkalai. "Kita yakin, dan haqqul yakin, dua sampai tiga tahun mendatang, impian menjadikan Padang Pariaman Sumbar masa depan akan terwujud," katanya.
    Sedangkan Yulius Danil yang menyampaikan harapan dari pasangan nomor dua ini, ingin pemerintahannya berjalan efektif, transparan dan stabil. "Jika pasangan kami yang terpilih, tidak akan ada pejabat dan ASN yang masuk penjara," katanya. (501)

Debat Publik Pilkada Padang Pariaman Berakhir Galian C Lubuk Alung dan Kakao Jadi Isu Hangat dalam Perdebatan

Debat Publik Pilkada Padang Pariaman Berakhir
Galian C Lubuk Alung dan Kakao Jadi Isu Hangat dalam Perdebatan

Parit Malintang--Debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, Rabu (2/12) malam di Hall IKK Parit Malintang selesai dengan mantap, dan tentunya diharapkan bisa menjadi tolak ukur bagi masyarakat pemilih, untuk menentukan pilihannya pada Rabu 9 Desember depan.
    Debat publik edisi dua atau terakhir dari rangkaian debat yang dilakukan KPU Padang Pariaman itu, mengangkat tema; Pembangunan Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Sosial Budaya tersebut di-moderatori; Eka Vidya Putra, kandidat doktor dari UNP Padang. Kedua pasangan calon; Ali Mukhni - Suhatri Bur dan Alfikri Mukhlis - Yulius Danil tampil lebih bersemangat lagi.
    Menurut Ketua KPU Padang Pariaman, Vifner debat publik kali ini merupakan yang terakhir, dari proses Pilkada bagian debat. Dia menginginkan semua pihak di daerah itu ikut dalam menyukseskan hajatan Pilkada yang digelar lima tahun sekali itu.
    "Alhamdulillah, sejak dari awal hingga berakhirnya debat publik ini, semua tahapan Pilkada berjalan sesuai harapan," ungkapnya. Pihaknya ingin, hingga berakhirnya Pilkada tidak ada kegaduhan politik, yang akan mengganggu jalannya pesta demokrasi lokal ini.
    Dalam penyampaian visi dan misi yang terkait dengan tema debat, Ali Mukhni, calon dengan nomor urut satu ini menyampiakan pentingnya tiga komponen dalam pembangunan integrasi mendatang, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. "Padang Pariaman yang punya banyak wisata alam, butuh pihak swasta atau investor untuk memajukannya," sambung Suhatri Bur, calon Wakil Bupati yang akan mendampingi Ali Mukhni lima tahun mendatang.
    Sedangkan pasangan Alfikri Mukhlis - Yulius Danil menekankan pentingnya etika dalam berbudaya. Membangkitkan kembali budaya daerah yang akhir-akhir ini mulai hilang dan hampir punah ditelan oleh budaya asing yang kian kencang masuknya. Pihaknya ingin pula adanya pemberdayaan guru mengaji dan sarana masjid, surau dan pondok pesantren. "Bila masyarakat cerdas, pemerintah akan merasakan ringannya beban tugas," kata Yulius Danil.
    Soal tambang galian C yang banyak di temukan di Lubuk Alung, malam itu juga jadi pembicaraan hangat, dan masuk dalam isu-isu yang di kembangkan pada saat debat. Ali Mukhni - Suhatri Bur mengaku tidak sembarangan dalam menerbitkan izin terhadap persoalan demikian. Sedangkan Alfikri Mukhlis - Yulius Danil ingin adanya penataan wilayah secara baik. Semisal, wilayah ini kawasan pertanian. Kecamatan ini untuk pengembangan kelautan dan perikanan, dan begitu juga selanjutnya.
    Namun, yang paling hangat itu dalam soal kakao dan PDAM. Ali Mukhni - Suhatri Bur melihat kakao yang telah menjadi pusat pengembangannya di Padang Pariaman telah banyak meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. "Tidak sedikit para petani kita yang telah naik haji, akibat membudidayakan kakao," terangnya.
    Lain halnya yang dilihat Yulius Danil, dimana kakao Padang Pariaman hanya tinggal kenangan, dan telah menjadi rimba raya. "Bila kami terpilih, tanaman kakao ini akan di-tumpangsari-kan dengan tanaman lainnya. Digarap secara optimal, dengan memperkuat posisi Dinas Pertanian," kata calon dengan nomor urut dua ini.
    Meskipun moderator Eka Vidya Putra menerapkan aturan main yang akan dijalankan selama debat berlangsung, namun tetap saja dilanggar oleh kedua tim pasangan. Mungkin karena semangat dalam melihat tampilan jagoannya dalam berdebat. Padahal, moderator telah memberikan ruang tersendiri untuk memberikan aplus atau penyemangat. Tetapi yang namanya pendukung, tentu sesekali tertabrak juga larangan itu.
    Saat closing statemen yang diberikan satu menit kepada setiap pasangan oleh moderator, Ali Mukhni ingin Padang Pariaman lima tahun mendatang jauh lebih baik lagi. Dia memuji calon wakilnya, Suhatri Bur, yang merupakan anak muda progresif. "Pilihlah nomor satu, jaga kebersamaan pada 9 Desember," ungkap Ali Mukhni.
    Sedangkan Alfikri Mukhlis - Yulius Danil, biarlah berbuat sebiji, dan tidak berjanji segunung. "Mari sama kita jaga TPS, karena tingkat kecurangan Pilkada terjadi di TPS," tegasnya. (adv)

Kripik Talas Cik Uniang Way Mempatenkan Makanan Khas Piaman

Kripik Talas Cik Uniang Way Mempatenkan Makanan Khas Piaman

Nan Sabaris--Perlahan-lahan tapi pasti. Berawal dari dagang kecil-kecilan, kini pun mulai berkembang. Itu barangkali yang tampak pada usaha Kripik Talas Rasa Asin Cik Uniang Way, yang telah memasuki satu setengah tahun di dunia bisnis makanan ringan dan oleh-oleh khas Padang Pariaman.
    Ali Nurdin M. Nur, pemilik usaha dibawah binaan Dinas Koperindag dan ESDM Padang Pariaman itu mengaku laju perkembangan usahanya lumayan menanjak naik. "Waktu mulai merintis dulunya, hanya diantar dari satu warung ke warung lainnya. Sekarang, sudah ada 63 unit swalayan dan mini market yang memasarkan di Piaman dan Kota Padang," cerita dia.
    Seiring dengan itu, kebutuhan akan bahan bakunya pun meningkat. Ali Nurdin mengkalkulasikan sebanyak 1,7 ton kebutuhan talas setiap bulannya. "Bahan baku ini hanya ada di Tanah Datar. Hubungan yang saling menguntungkan, telah kita jalin dengan petani dan pengumpul di Batipuah, Tanah Datar itu," kata Ali Nurdin dengan senangnya.
    Sebagai binaan dari Koperindg dan ESDM Padang Pariaman, dan telah dikantonginya label halal dari MUI Sumatera Barat, usaha milik Ali Nurdin ini beberapa waktu lalu dapat prestasi tingkat Sumbar, saat lomba di Bukittinggi mewakili usaha kecil menengah Kabupaten Padang Pariaman. Tentu sebuah langkah maju, dan menandakan masa depan yang cukup cerah bagi usaha kripik dari talas atau kaladi bahasa Piaman-nya.
    Di samping membuat kripik talas, usaha Cik Uniang Way ini juga memproduksi kripik pisang, dan serundeng talas. Harga yang ditawarkannya pun terjangkau oleh semua kalangan. Rp6,5 ribu setiap kantongnya yang berisi 150 gram. Dengan menghabiskan bahan baku sebanyak itu, Ali Nurdin mempekerjakan enam orang karyawan setiap harinya. Mulai dari tukang masak, mengaduk hingga pengepakkan barang yang sudah matang dari penggorengan.
    Melalui usaha Kripik Talas Rasa Asin Cik Uniang Way, Ali Nurdin ingin membuka pasar ke seluruh daerah di Sumatera Barat. "Selain Pariaman, Padang dan Padang Pariaman, hanya sedikit ke Tanah Datar. Nah, ke Solok sudah kita coba persentasikan. Namun, permintaan pasar di sana belum bisa dikabulkan, lantaran masih ada yang perlu di tambah," ungkapnya.
    "Alhamdulillah, kita sedang melakukan hubungan kontak dengan salah satu BUMN di Sumatera Barat, untuk menindak-lanjuti bapak angkat, atau jadi binaannya," ujar Ali Nurdin. Semoga saja hubungan demikian bisa terwujud, dan tentunya usaha ini bisa dimajukan ke arah yang lebih baik lagi. (501)

Terungkap Saat Diskusi dengan PWI KPU Butuh Publikasi, Panwaslu Sering Dapat Tundingan

Terungkap Saat Diskusi dengan PWI
KPU Butuh Publikasi, Panwaslu Sering Dapat Tundingan

Pariaman--Wartawan dan media massa, sepertinya orang dan institusi yang amat sangat di butuhkan dalam hal sosialisasi Pilkada serentak saat ini oleh lembaga penyelenggaran; KPU dan Panwaslu.
    Pengakuan demikian dikemukakan Ketua KPU Kota Pariaman, Boedi Satria dan Ketua Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman, Syaiful Al-Islami, Rabu lalu saat bertandang ke Kantor PWI daerah itu, dalam waktu yang berbeda.
    Dalam diskusi yang dipimpin Ketua PWI Ikhlas Bakri, Ketua KPU Boedi Satria memaparkan kesiapannya menyelenggarakan Pilkada untuk memilih pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, 9 Desember mendatang. Saat ini sedang berlangsung bimbingan teknis (Bimtek) terhadap 71 Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta pelipatan dan pengepakan surat suara.
    Boedi yang didampingi Komisioner Alfiandri Zaharmi menyebutkan, calon pemilih di Kota Pariaman berjumlah 59.057 orang. Mereka akan menyalurkan hak pilihnya pada 155 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 55 desa dan 16 kelurahan.
    "Kami mengharapkan partisipasi pemilih di atas 80 persen dari total calon pemilih tetap yang terdaftar. Sebab, waktu Pemilu legislatif 2014 partisipasi pemilih 73 persen," ujar Boedi.
    Alfiandri menambahkan, pihaknya sangat membutuhkan dukungan para wartawan guna menyukseskan Pilkada. Untuk itu, pihaknya menyediakan ruangan khusus berupa media center di gedung KPU yang berlokasi di Desa Air Santok, Pariaman Timur, dengan fasilitas wifi.id.
    Ia menyebutkan, melalui kegiatan pertemuan dengan insan pers (media gathering) ini dapat tersosialisasi tahapan Pilkada di Kota Pariaman. Media gathering ini akan dilakukan tiga kali lagi menjelang Pilkada 9 Desember nanti.
    Proses laporan pelanggaran tahapan Pilkada Padang Pariaman
    Setelah KPU Kota Pariaman pamit, datang Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman. Mereka terdiri dari Ketua; Syaiful Al-Islami, dua anggota; Netti Nerawati dan Betri Murdiana serta Sekretaris; Riky Falantino.
    Berbicara secara bergantian dengan Netti dan Betri, mereka memaparkan kegiatan panwaslu sejak tahapan Pilkada dimulai, Mei lalu. Di antaranya memproses empat pengaduan atas adanya pelanggaran dalam tahapan pilkada. Yakni laporan tentang rekruitmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh KPU, laporan Yobana Samial, laporan Damsuar dan laporan Alfadilla Hasan. Pihaknya juga ikut aktif mengawasi surat suara sejak dari percetakan hingga distribusi ke TPS serta melakukan penertiban alat peraga kampanye.
    Syaiful menyebutkan, berbagai isu berkembang di tengah masyarakat terkait Pilkada berujung laporan yang ditangani oleh Panwaslu. Kemudian kadang hanya sekedar laporan lisan saja ke Panwaslu.
    "Umumnya karena ada ketakutan masyarakat untuk menjadi saksi. Kemudian juga karena alasan hubungan emosional dengan orang yang dilaporkan. Tentu kami Panwaslu tidak bisa memprosesnya, lantaran syarat formil dan materil musti terpenuhi sebelum dilakukan proses tindak-lanjut," ungkapnya.
    Syaiful tak menapik banyaknya timbul tudingan dari berbagai pihak, bahwa Panwaslu Padang Pariaman tidak peka pada laporan masyarakat.
    Ketua PWI Pariaman Ikhlas Bakri menyambut baik pertemuan dengan KPU Kota Pariaman dan Panwaslu Padang Pariaman tersebut. Menurut dia, antara Panwaslu dan wartawan saling membutuhkan. Panwaslu perlu publikasi, sedangkan wartawan perlu narasumber untuk bahan beritanya.
    "Dalam bahasa biologinya; simbiosis mutualisme atau kerjasama yang saling menguntungkan. Kita berharap pertemuan pertama ini bukan yang terakhir," sebut Ikhlas.
    Ikhlas menghimbau wartawan, untuk menjaga keindependenannya dalam sebuah publikasi. Apalagi untuk Pilkada, yang dinilai sensitif yang banyak memicu konflik, baik di masyarakat maupun antar lembaga. (501)

Cerita Nurmani, Anggota KT Ampek Saiyo Sapi Bali yang Jantan Lebih Liar dan Pendendam

Cerita Nurmani, Anggota KT Ampek Saiyo
Sapi Bali yang Jantan Lebih Liar dan Pendendam

VII Koto--Nurmani sepertinya telah mahir soal sapi Bali. Dia punya pengalaman dalam mengelola sapi jenis itu. Tak heran, ketika kelompok tani yang dimasukinya; Ampek Saiyo dapat bantuan sapi 2014 lalu, Nurmani kebagian jatah untuk mengelola yang jantannya. Hingga saat ini, sudah setahun lebih ibuk paruh baya tersebut mengelola sapi demikian.
    "Saat awal sapi ini diangkut ke sini, belum serancak sekarang badannya," ujar Nurmani. Alhamdulillah, karena terus di rawat dan di pelihara dengan baik, sapi ini seolah memperlihatkan masa depannya yang cerah, kata dia saat di datangi Singgalang, Minggu (22/11) di rumahnya, Kampuang Baru, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Padang Pariaman.
    Nurmani, satu dari 27 orang anggota Kelompok Tani (KT) Ampek Saiyo. Kelompok itu dapat bantuan 11 ekor sapi tahun lalu dari program Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP) Provinsi Sumatera Barat. Dia merasa senang, karena memang telah terbiasa mengurus sapi sejak dulunya.
    Menurut kesepakatan dalam kelompoknya, sapi yang dipelihara oleh anggota kelompok, diperhitungkan dalam jangka waktu tiga tahun. "Kalau yang jantan, tentu harganya yang diperhitungkan," ungkapnya. Mislanya, seekor sapi jantan itu awalnya seharga Rp700 ribu, maka setelah tiga tahun berapa harga jualnya. Nah, yang kelebihan dari modal awal itulah yang harus dibagi antara pengelola dan kelompok.
    Sementara, lanjut Nurmani, yang disebut modal awal senilai harga sapi tersebut akan diberikan pada anggota yang saat ini belum kebagian mengelola sapi. Begitu pula yang betinanya. Anak dari sapi awal itu diberikan pula pada anggota yang belum dapat jatah pada pemeliharaan pertama ini.
    Nurmani yang didampingi suaminya Taherman itu menceritakan, kalau kelebihan sapi Bali dengan sapi kampung biasa lumayan banyak. "Sapi Bali yang betina, semakin acap beranak semakin bertambah pula daging induknya. Artinya, induknya semakin gemuk," katanya.
    Sedangkan yang jantan, ujar Nurmani, itu harus dipelihara pakai perasaan. Tak bisa dikasari. Sebab, yang jantan di samping liar, juga memiliki sifat pendendam alias meredam perasaan yang cukup lama manakala diberangi.
    Soal makanan, sapi Bali lebih gampang dari sapi kampung. Di samping makan rumput dan isi batang pisang, daun-daunan banyak disukai sapi demikian. Nurmani punya kedua jenis sapi tersebut. Sapi kampung betina, miliknya sendiri juga menjadi bagian kesibukannya dalam mencarikan rumputnya yang dilakoni tiap harinya.
    Menurut perhitungan ekonomi kampung, Nurmani merasakan adanya nilai tambah buat kemasukan dalam hidupnya dari mengelola sapi milik kelompok tersebut. Untungnya, pemerintah menyerahkan bagaimana baik tekhnis mengelola sapi itu. "Cara pemeliharaan yang dilakukan di rumah masing-masing anggota, merupakan kesepakatan dalam kelompok yang diputuskan melalui rapat bersama," ungkapnya.
    Nurmani menambahkan, dari 11 ekor sapi bantuan 2014 lalu itu, hanya dua ekor yang jantannya. Selebihnya sapi betina. Semua sapi di kelola oleh anggota kelompok. Dia melihat, bantuan seperti itu sangat tepat sasaran, dan dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat kampung, yang memang sudah terbiasa dalam memelihara sapi. (501)

Pemilik Tanah Kembali Kuasai Haknya Berbilang Tahun Menunggu Ganti Rugi yang Belum Juga Dibayar Pemerintah

Pemilik Tanah Kembali Kuasai Haknya
Berbilang Tahun Menunggu Ganti Rugi yang Belum Juga Dibayar Pemerintah

Ketaping--Berbilang tahun lamanya menunggu ganti rugi tanahnya yang terkena proyek pengendalian banjir Sungai Batang Anai di Ketaping, yang hingga saat ini belum juga dibayarkan pemerintah, akhirnya Fitriani kembali menguasai tanahnya itu dengan cara membuat sebuah pondok di atasnya.
    Proyek pengendalian banjir yang baru saja selesai di kerjakan itu, tampak indah dan rancak. Tak heran, bila senja menjalang, atau manakala panas tidak begitu terik, lokasi proyek yang terletak di Petak, Korong Talao Mundam, Nagari Ketaping itu jadi incaran tempat bersantai-santai oleh banyak orang.
    Tetapi, akibat adanya sebuah pondok yang tak begitu rancak, membuat suasana jadi lain. Malah pondok yang rencananya akan di jadikan warung kopi oleh Fitriani itu seolah-olah mengesankan image buruk di lokasi yang berdekatan dengan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) tersebut.
    Pemkab Padang Pariaman melalui Sekdakab Jonpriadi telah mengeluarkan rekomendasi pembayaran ganti rugi pemilik tanah yang belum menerima, tertanggal 15 Oktober 2014 lalu. Surat itu ditujukan ke Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Provinsi Sumatera Barat, di Padang, sebagai pihak yang akan membayarkan hal demikian.
    Dalam surat dengan nomor 593/129/Adm.Tnh-2014 itu dijelaskan, bahwa Fitriani yang tanahnya terpakai untuk proyek seluas 990 m2, Jini seluas 1.710 m2, dan Anam Malin Marajo seluas 4.500 m2, sama sekali belum menerima haknya dari negara, sebagai pemilik sah tanah tersebut. Total anggaran yang ditunggu Fitriani Rp128 juta lebih.
    Sedangkan untuk Jini Rp222 juta lebih, dan Anam Malin Marajo Rp585 juta lebih. "Kami merasa dipermainkan oleh pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera V. Berkali-kali kami ke situ, dan berbilang tahun pula lamanya kami menunggu, tetapi tidak juga dibayarkan," ungkap Fitriani.
    Menurut dia, berbekalkan surat dari Pemkab Padang Pariaman itu sebenarnya tidak ada lagi alasannya untuk tidak membayarkan. Apalagi, tanah itu bukan tanah sembarangan pula dapatnya dulu.
    "Pondok kecil ini akan kami bangun dengan permanen, kalau tidak juga dibayarkan hal itu," ujarnya. Dan itu, kata dia lagi, sangat wajar, karena ganti rugi sesuai perjanjian tak kunjung dibayarkan.
    Anggota DPRD Padang Pariaman asal Ketaping, Bagindo Rosman yang acap menerima pengaduan demikian telah berbuat banyak dalam soal itu. Bahkan, untuk pertemuan dengan Pemkab, Rosman bersama B. Rangkayo Rajo Sampono selaku penguasa ulayat Ketaping ikut-serta mendampingi masyarakat tersebut.
    "Wajar saja mereka mendirikan pondok, karena merasa muak dengan segala permainan pemerintah," kata Rosman. Anggota dewan dari PAN ini menilai, tak sepantasnya masyarakat selama itu menunggu. (501)